Warga masyarakat mendengankan sosialisasi hukum pertanahan di Joglo Wirayuda

Warga masyarakat mendengankan sosialisasi hukum pertanahan di Joglo Wirayuda

KARANGNANGKA– Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata,serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Perlu dilakukan percepatan penetapan hak dan pendaftaran hak tanah.

PRONA (Program Nasional Agraria ) merupakam program percepatan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah secara sistematis dan berkesinambungan desa/kelurahan demi desa/kelurahan diseluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran.

Hal ini di sampaikan pada safari Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang bertempat di Joglo Wirayuda desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Banyumas pada Minggu malam, 27/11/2012 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, yang di hadiri oleh warga masyarakat.

Tim dari BPN Kabupaten Banyumas Drs.H. Tofik Hidayat dalam sambutanya menyampaikan”, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat serta sistematis dalam rangka pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia,” jelasnya

Untuk program di tahun 2017 ini Desa Karangnangka mendapat 1000 bidang sehingga harapanya tahun 2018 para pemilik tanah di desa karangnangka sudah bersertifikat semua. Kecamatan kedungbanteng sendiri untuk Prona hanya ada tiga desa yang mendapatkan program yaitu Desa Karangnangka, Beji dan Keniten,” imbuhnya

Dasar hukum program ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA ,Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang percepatan Program Nasional Adraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis dan DIPA Pertanahan Kabupaten Banyumas.

Penetapan lokasi diarahkan kepada wilayah-wilayah  seperti wilayah desa demi secara berkesinambungan, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota,pinggiran  atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat, daerah lokasi bencana alam,

daerah pemukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan, daerah luar sekeliling transmigrasi, daerah penyangga daerah Taman Nasional, daerah pemukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam dan untuk sehat lintas sektor diarahkan ke wilayah para pelaku usaha mikro kecil dan pelaku usaha bidang perikanan tangkap atau perikanan budidaya, serta pelaku usaha pertanian lokasi dan peserta  diusulkan serta ditetapkan oleh instansi terkait.

(Dibaca total 299 kali, dibaca 1 kali hari ini)