Sosialisasi peraturan Bupati Banyumas nomor 26 tahun 2016 tentang P7D

Sosialisasi peraturan Bupati Banyumas nomor 26 tahun 2016 tentang P7D

KARANGNANGKA- Pemerintah Desa Karangnangka memandang perlu sosialisasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 Tahun 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (P7D) yang baru dan tentunya Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa akan berubah

Demikian diungkapkan Kepala Desa Karangnangka Jafar Aerudin dalam acara sosialisasi SOTK dan pembentukan panitia untuk rotasi perangkat desa bertempat di Pendopo Joglo Wirayuda desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Jum’at malam (22/07/2016 ).

Tujuan dari pada sosialisasi tersebut, untuk dapat dimengerti dan difahami terhadap tugas pokok dan fungsinya ,” ujarnya.

Karena menurut Kepala Desa, adanya promosi, mutasi dan begitu juga terhadap perangkat desa  yang tetap, hal ini merupakan konsekuensi terhadap adanya penyusunan SOTK yang baru.

Tentu sangat diperlukan dalam penyamaan persepsi agar mutasi para perangkat desa nantinya yang sesuai dengan kebutuhan dan profesionalitas.

Saya sengaja mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD, RT, RW, tokoh Agama,tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Karang Taruna ,ibu-ibu PKK dan masyarakat lainya ini, supaya mendengarkan langsung penjelasan dari pihak Kecamatan terkait SOTK baru. Jadi, tidak sebatas katanya. Dengan pemaparan ini, diharapkan mereka memahami kebutuhan SOTK baru sebagai konsekuensi dari implementasi Perbup No. 26 tahun 2016 tentang P7D. Melalui Perbup ini, mengharuskan penyesuaian SOTK baru di lingkungan Pemerintah Desa Karangnangka.

Camat Kedungbanteng Gatot P.U.H.A,SH menjelaskan,”  konsekuensi penerapan SOTK baru tersebut, akan terjadi rotasi, karena aturan dan tuntutan perbup sehingga rotasi itu mau tak mau harus dilaksanakan agar masyarakat paham maka malam ini yang berkaitan dengan P7D kami sosialisasikan,” jelasnya

Karena ada kekosongan sekretaris desa di Karangnangka maka malam ini juga akan dibentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan untuk  sekretaris desa yang dilakukan dengan cara rotasi yang meliputi promosi dan mutasi,sedangkan untuk mutasi dilakukan setelah sekretaris desa terisi dengan terlebih dahulu membuat peraturan desa tentang SOTK  sambil apakah desa masih perlu penjaringan dan penyaringan untuk mengisi kekosongan perangkat baru” imbuhnya

Peraturan Bupati No. 26 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (P7D) mengenai pengangkatan perangkat desa sesuai pasal 14 ayat 1 harus melalui rotasi jabatan perangkat desa untuk memindahkan jabatan perangkat desa yang setingkat.

Dalam rotasi jabatan peangkat desa mengandung dua pemahaman yang pertama  promosi yaitu menaikan jabatan satu tingkat diatasnya dan yang kedua mutasi adalah memindahkan perangkat desa antar jabatan yang setingkat.

Pasal 29 ayat 1 menjelaskan untuk pertama kali Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Kepala Desa dalam pengisian perangkat desa wajib melakukan rotasi jabatan, dengan batas penetapan dan pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2016. Untuk pengisian perangkat desa selanjutnya dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan.

(Dibaca total 3.083 kali, dibaca 1 kali hari ini)