Workshop Desa Inklusi Rancang Pelayanan Nondiskriminasi

Workshop Desa Inklusi Rancang Pelayanan Nondiskriminasi di desa

KARANGNANGKA- Upaya menciptakan desa yang ramah dan menyenangkan bagi siapapun terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan atau kaum yang lemah tanpa ada diskriminasi dalam hal pelayanan public di desa sangat penting.

Untuk itu pemerintah desa Karangnangka mengirimkan 5 orang perwakilan untuk mengikuti Workshop Desa Inklusi Rancang Pelayanan Nondiskriminatif di Desa yang diselenggaran oleh Ghede Nusantara dan Wahid Institute di hotel Queen Baturraden, Jum’at dan Sabtu (27-28/16) selama dua hari, yang diikuti 32 peserta dari 6 desa di Kabupaten Banyumas

Melihat peluang pembangunan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa, maka perlu kiranya melaksanakan  Desa Inklusi berkaitan dengan UU Desa yang baru dan khususnya berkaitan dengan bagaimana desa merancang pelayanan non diskriminatif terhadap warganya dalam tata kelola desa.
Kepala Bapermas Kabupaten Banyumas Drs. H. Taefur Arofat,N.Pd.I dalam paparanya menyampaikan,” Desa inklusi dan standar pelayanan public sangat penting bagi pemerintah desa karena di dalamnya mengandung keterbukaan dimana seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan dapat mengetahui dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan desa dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Toleran juga harus dimiliki oleh masyarakat,khususnya pemerintah agar bersikap toleran terhadap semua warga tanpa memandang latar belakang, disamping itu pelayanan tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin,antara pribumi dan non pribumi, yang normal dengan yang cacat sehingga ini akan menjadikan desa itu bermartabat.” paparnya

Endah Nurdiana pogram manager campaign and policy Wahid Foundation dalam presentasinya menjelaskan ,”Undang-Undang Desa secara eksplisit menyebutkan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) sebagai salah satu prioritas pembangunan (Pasal 80 ayat 4), di samping Pengembangan ekonomi desa berskala produksi,berbeda dengan UU sebelumnya.

Undang-Undang Desa secara jelas menganut sifat (termasuk di dalamnya toleran dan tidak diskriminatif terhadap berbagai macam pengelompokan social,ekonomi,politik dan budaya..Dengan cakupan kelompok-kelompok di desa yang luas di mana tentu saja dalam hal ini mencakup warga dengan disabilitas, maka hal itu berarti desa mesti menyiapkan suatu sistem perencanaan pembangunan yang berangkat dari semangat inklusi dan partisipasi yang luas.

Selain itu, desa juga sudah seyogyanya memiliki Sistem Informasi Desa (SID) yang berguna bagi warga dengan berbagai kebutuhan dan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang inklusi.

(Dibaca total 69 kali, dibaca 1 kali hari ini)