Dengan peningkatan kapasitas akan memberikan pemahaman bagi pelaku pembangunan

Dengan peningkatan kapasitas akan memberikan pemahaman bagi pelaku pembangunan

KARANGNANGKA – Menginggat jarangnanya peningkatan kapasaitas bagi perangkat desa dan lembaga yang dilakukan oleh pemerintah, demi untuk meningkatkan kapasitas para perangkat desa yang ada di Kabupaten Banyumas pada Kamis 7-9/1 Tim pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga-lembaga desa bertempat di Aula balai Desa Melung dengan peserta para perangkat desa dan LPMD yang menjadi anggota TPK serta anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Sebagai nara sumber dalam pelatihan tersebut dari Kemitraan Jakarta dan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka suara desa kini akan semakin didengar. Oleh karenanya Desa kini tidak boleh lagi menjadi obyek pembangunan, tetapi harus menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Disamping itu, Desa juga tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhannya. Bila diibaratkan sebuah wadah, desa dapat menjadi wadah berbagai macam upaya pembangunan lintas sektor dan lintas kementrian/lembaga. Namun tidak hanya menjadi wadah, desa juga harus bisa menjadi filter untuk menyaring mana program atau kegiatan yang bermanfaat, sesuai potensi dan sesuai prioritas pembangunan setempat.
Kodirin TPK Karangnangka mengatakan” bahwa spirit UU Desa telah mendorong adanya pergantian pendekatan dari semula pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat atau community driven development (CDD) ke pembangunan yang digerakkan oleh desa atau village driven development (VDD). Pada posisi inilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus dirumuskan secara partisipatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa. Kontruksi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) dengan sumber anggaran dari dana desa, alokasi dana desa, pajak daerah, pendapatan Asli Desa dan sebagainya, harus dimanfaatkan untuk membiayai RKP Desa. Kendati demikian bahwa UU Desa juga memberi ruang pada pendekatan “Desa Membangun” untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Hal ini berarti Desa tidak serta merta harus membangun desanya sendiri tanpa dukungan pihak lain. Melainkan, desa juga harus didukung oleh semua sektor melalui pendekatan pembangunnan kawasan perdesaan agar lebih cepat berhasil. Oleh karenanya, Pastika sangat mengapresiasi adanya pelatihan bagi aparat desa ini. Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan sinkronisasi dan mengembangkan kerjasama serta bergotong-royong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa masing-masing,” katanya
Lebih lanjut, Kodirin menambahkan bahwa terkait dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat desa khususnya para aparat desa, untuk dapat membuat atau menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa ,dalam pengelolaan keuangan desa masih belum berani transparan atau belum adanya kesadaran ketika membuat APBDes melibatkan para kelompok atau masyarakat pengusul untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya suatu kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan, hal ini menujukkan bahwa pemahaman aparat desa mengenai tata kelola keuangan ini belum begitu paham,”jelasnya
Hadir dalam pelatihan tersebut, TPK desa Melung,Karangnangka,Pangebatan,Dermaji,Wlahar Wetan, Dawuhan Wetan dan Pasir Wetan serta sebagai pengamat dari Fakultas Sosiologi Universitas Surakarta sebanyak tiga orang.(ZH)

(Dibaca total 1.645 kali, dibaca 1 kali hari ini)