Dengan turun kelapangan lansung maka aset desa dapat diketahui potensi dan peluangnya

Dengan turun kelapangan lansung maka aset desa dapat diketahui potensi dan peluangnya


KARANGNANGKA-
Kekayaan desa merupakan salah satu asset dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya.

Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki seperangkat pendapatan dan kekayaan. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini Pemerintah Desa akan menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Kenyataan menunjukan bahwa pengelolaan kekayaan desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya satu pedoman yang dapat digunakan, dengan lahirnya UU Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa maka kesempatan desa-desa yang ada untuk mengiventarisasi asset dan potensi desa.Pengelolaan kekayaan desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja.

Untuk mengetahui itu semua kepala desa, dua kepala dusun,kasi pembangunan dan kasi kesdaya Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Banyumas pada Sabtu, 12/12  melakukan inventarisasi aset desa terutama tanah-tanah kas desa yang berbatasan dengan desa lain agar nantinya dapat di manfaatkan sebaik mungkin untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan terjun kelapangan langsung maka akam memberikan gambaran jelas apa yang akan dilakukan setelah mengetahui kondisi asset desa yang ada tersebut.

 Edi Supeno Kadus I mengatakan,” Desa berlimpah aset adalah fakta yang tak dipungkiri. Anehnya, banyak warga yang tidak mengenal aset desanya. Saya sering menjumpai warga, bahkan perangkat desa yang kesulitan menjelaskan aset desanya,

Hal  tersebut cukup untuk menggambaran kepada kita bahwa warga tidak mengenal dan tidak pernah diajak mengenali aset desanya karena perangkat desanyapun tidak paham asset desa kalau tidak mau mulai mengiventarisasi asset desanya sendiri,” katanya

Kodirin Kadus 2  menjelaskan,” Dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada pedoman pengatura yaitu  telah mengembalikan desa menjadi subyek yang mengatur, bukan sekadar diatur. UU Desa memberikan peran kepada pemerintah desa dan masyarakatnya untuk mengelola aset desa sesuai kewenangan desa berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Seni budaya, adat istiadat, alam, air, sawah, hasil bumi, hutan desa, tanah desa, pantai, sungai, , merupakan sumberdaya aset yang dapat dikelola oleh desa. Asas rekognisi adalah pengakuan atas hak asal usul atau hak bawaan desa, sedangkan asas subsidiaritas yaitu urusan skala lokal yang dapat diselesaikan oleh musyawarah desa,” jelasnya

 Desa harus diajak mengenal kembali apa saja aset yang mereka miliki. baik yang berbentuk fisik maupun yang non fisik. Aset desa yang perlu dikenali  tidak  semata kekayaan desa berupa tanah dan bangunan, melainkan juga sumber daya yang dikuasai oleh perorangan perlu dikenali. Seperti, berapa luas lahan sawah siapa yang memiliki, bangunan budaya dan siapa pemiliknya, sekolah, situs budaya. Tentu saja aset yang sudah menjadi kekayaan desa harus  dicatat dengan baik seperti kantor desa, gedung serbaguna, lapangan olah raga, sekolah dasar, PAUD, jalan, saluran irigasi, penggilingan padi, Taman Kanak-kanak,” imbuhnya

(Dibaca total 601 kali, dibaca 1 kali hari ini)