Diskusi antikorupsi yang banyak dihadiri bupati dan kepala desa se Jateng dan DIY di komplek Kepatihan

KARANGNANGKA- Pemberian dana yang cukup besar nantinya yang akan diterima oleh desa dengan disahkanya Undan-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan terutama masalah dana desa yang untuk pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pemerintah telah menganggarkan Rp. 20,7 triliun dalam APBN 2015 yang akan di bagikan pada 74.093 desa di Indonesia.

Untuk mengurangi resiko dengan mengelola dengan baik dana desa tersebut serta terhindar dari resiko penyimpangan perlu ada pengawalan dana hingga ke desa.

Bertempat di komplek Kepatihan DI Jogyakarta, Rabu 12/8 Kepala Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Banyumas mengikuti diskusi antikorupsi yang bertajuk “ Mengawal Dana Hingga Ke Desa “ yang diselaenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk sosialisasi atas kajian KPK tentang pengelolaan keuangan desa seiring dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menindak perkara korupsi skala besar, namun juga melakukan pencegahan hingga tingkat desa.

Terutama mengawal pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal itu ia ungkapkan saat membuka diskusi antikorupsi bertajuk Mengawal Dana Hingga ke Desa.

Hadir dalam diskusi ini, Pimpinan KPK Sementara, Johan Budi, Dirjend Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, serta Sekjen Kementerian Desa, Anwar Sanusi. Serta perwakilan Kepala Desa se Jateng dan DIY.

“Saya berharap KPK tidak hanya gencar melakukan upaya penindakan kasus korupsi sudah bagaikan jamur yang tumbuh pada musim hujan. Namun juga melakukan upaya pencegahan dari upaya penyelewengan dan penyimpangan hingga level desa,” kata Sultan.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti dari sekadar komitmen.

Menyadarkan masyarakat merupakan tahapan lanjut dalam upaya mewujudkan good goverment. Sehingga dalam upaya memberdayakan desa ke depan benar-benar memiliki manfaat berkelanjutan.

Ketua KPK sementara Johan Budi memberi pemaparan saat acara Dialog Interaktif “Mengawal Dana Hingga ke Desa”

Dialog ini membahas dan mensikapi disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , yang merupakan pintu gerbang terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang.

Dalam hal ini, KPK menaruh perhatian tinggi agar implementasi Undan-Undang Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Antara lain, dengan menghindari munculnya pihak-pihak yang mencoba untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri atau golongan.

Dialog yang dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan hasil kerja sama KPK dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI).

Dialog ini dihadiri lebih dari 500 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti bupati, akademisi , kepala desa, pendamping desa, BPD, BKAD, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan Buruh Migrant Indonesia.

(Dibaca total 81 kali, dibaca 1 kali hari ini)