Musyawarah Desa sebagai satu watak sosial masyarakat untuk menentukan perencanaan

KARANGNANGKA- Musyawarah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai semangat demokrasi partisipatoris dan demokrasi konsultatif. Mencermati musyawarah desa harus ditempatkan sebagai ruang publik dalam arti ruang dimana masyarakat dapat mengakses musyawarah desa tersebut.

Bahwa ruang publik merupakan ranah maupun aset, barang, jasa, ruang atau gugus infrastruktur lain yang kinerjanya menjadi watak sosial suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berevolusi dari sekedar kerumunan menjadi komunitas” Implementasi musyawarah desa sebagai ruang publik menjamin hadirnya desa sebagai komunitas masyarakat hukum yyang mandiri. Melalui musyawarah desa keputusan-keputusan pemerintah desa dapat mewujudkan kepentingan kolektif desa sebagai dasar terjadinya tindakan kolektif sepertinya gotong royong.

Dalam pasal 54 UU No. 6/2014 yang dimaksud dengan “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Yang dimaksud unsur masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, pengrajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.

Musyawarah desa masa kini hakekatnya mengandung sejumlah peran fungsi. Pertama, Musyawarah desa sebagai bentuk proteksi desa baik proteksi masyarakat maupun proteksi aset-aset desa dalam menghadapi gempuran dari luar terutama pemerintah dan swasta. Kedua, untuk mencegah penyelewengan kekuasaan politik di desa yaitu kekuasaan yang dikendalikan atau dipegang oleh beberapa kelompok kecil elite lokal. Harus disadari bahwa kehidupan berpolitik di desa belum selesai dengan urusan feodalisme, pemanisme dan situasi tidak bersifat politis. Keberadaan musyawarah desa sebagai bagian dari tata kelola desa yang demikratis akan menjadikan desa hadir sebagai kesatuan masyarakat hukum yang demokratis. Ketiga, Musyawarah desa sebagai arena bagi pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat lainya untuk membangun komitmen secara kolektif dan inklusif. Keempat, sebagai sarana pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat. Karena itu musyawarah desa menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kuasa rakyat.

Musyawarah desa dilakukan untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis seperti yang dimaksud dalam UU No. 6/2014 pasal 54 ayat (2) meliputi : penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Des, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa. Hal-hal yang strategis ini harus diputuskan melalui musyawarah desa karena sangat berkaitan dengan kepentingan publik dari masyarakat desa, disamping itu melalui musyawarah desa hal-hal yang bersifat strategis akan dapat proteksi atau perlindungan apabila akan terjadi penyimpangan.

(Dibaca total 124 kali, dibaca 1 kali hari ini)