KIOS DESA : sebagai salah satu unit usaha BUMDes yang disewakan pada masyarakat

KARANGNANGKA-Perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi desa sedikit demi sedikit mulai dirasakan dengan adanya Alokasoi Dana Desa (ADD) yang mengalir ke desa walau jumlahnya belum signifikan serta adanya beberapa program sektoral yang diberikan kepada desa. Melalui Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat dalam kurun waktu 2009-2011 pemerintah telah mengalokasikan RP. 82 trilliun untuk membangun desa.
Namun upaya pengembangan perekonomian perdesaan tersebut belum membuahkan hasil yang menggembirakan (kalau tidak mau dikatakan gagal). Hal ini diantaranya disebabkan belum maksimalnya pelibatan Pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan ekonomi lokal, serta lemahnya kelembagaan perekonomian yang dibentuk Pemerintah Desa, sejatinya memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Namun Pemerintah Desa lebih menangani masalah persoalan administrasi, dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan nyaris tak terdengar . Pemerintah sendiri seperti double standar dalam melihat Pemerintah Desa. Disatu pihak Pemerintah mendorong   agar kedudukan Pemerintah Desa lebih kuat,tapi di pihak lain dalam pelaksanaan program pembangunan peranannya sering kali dipinggirkan.
Permasalahan lain dalam pengembangan ekonomi desa adalah masalah permodalan, masalah pembinaan (komitmen desa dan supra desa) masalah pengawasan, masalah kapasitas pengelola(manajemen) masalah kerjasama antar desa (kawasan) masalah kelembagaan dan lainya.
Lemahnya lembaga perekonomian perdesaan membawa konsekwensi a). desa sebagai obyek eksploitasi sumberdaya ekonomi b). desa menjadi obyek pasar komoditas global c). desa tidak mampu menahan peredaran uang yang kemudian tersedot ke atas,bahkan desa membiayai kota. d). tidak terdayagunakanya potensi desa oleh kekuatan desa dan e). terjadilah migrasi ke kota dan desa menjadi beban pembangunan akibat ketimpangan yang ada.
Masalah lembaga perekonomian desa sebenarnya sudah digagas sejak dulu, sebelum Badan Usaha Milik Des lahir, di desa pernah dibentuk lembaga ekonomi di pedesaan yang secara kronologis dapat disampaikan sebagai berikut :

  • Pada tahun 1950-an muncul berbagai jenis koperasi pertanian (kopertan).
  • Pada tahun 1966-1967 Kopertan dan koperasi Desa dalam wilayah agro ekonomi dengan luas 600 sampai dengan 1000 ha di gabung dalam satu unit ke dalam Badan usaha Unit Desa (BUUD)
  • Pada tahun 1970-an dikembangkan lagi koperasi di perdesaan yang secara bertahap menggantikan peran BUUD dengan nama koperasi Unit Desa (KUD).
  • Tahun 2007, pasca KUD pemerintah membentuk  kelompok masyarakat penerima bantuan atau program seperti gapoktan(gabungan kelompok tani) dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis).

Namun lembaga perekonomian desa tersebut lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi pertanian, sehingga tidak mampu mewadahi variasi unit kegiatan yang dibutuhkan masyarakat desa.BUUD dan KUD gagal dalam menggerakan perekonomian desa disinyalir karena terjadinya penyeragaman, sarat kepentingan dan tidak dikelola dengan kaidah ekonomi yang semestinya. Sejak diterbitkannya UU N0. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mulai digulirkan sebuah kelembagaan perekonomian yang baru dengan nama Badan Usaha Milik Desa (dalam UU N0. 6/2014 disingkat BUM Des). BUM Desa digagas cukup ideal yang diharapkan dapat menjadi motor pengerak perekonomian desa.
Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan   guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Ketentuan Umum pasal 1 UU N0. 6/2014 tentang Desa). BUM Desa diharapkan bukan menjadi lembaga ekonomi yang mengejar keuntungan belaka namun juga menjadi lembaga “penolong” bagi yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya (sosial bisnis). Pasal 87 UU N0. 6/2014 mengamanahkan bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.kehadiran BUM Desa diharapkan tidak saja dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat desa, tetapi juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen demokratisasi dan juga instrumen sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal yang saat ini mulai tergerus oleh globalisasi. BUM Desa sebagai instrumen sosial ,diharapkan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal,memunculkan keberpihakan dan kepedulian sosial terhadap kelompok-kelompok  marginal dan mendorong kehidupan egalitarian di masyarakat.
BUM Desa sebenarnya telah diamanahkan untuk dibentuk di desa sejak terbitnya UU N0.32/2004, PP N0.72/2005  dan Permendagri N0. 33/20010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Walaupun bukan kewajiban bagi desa untuk mendirikan BUM Desa (pasal 87 ayat 1 UU N0. 6/2014 yakni Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, namun mengingat pentingnya lembaga perekonomian tersebut maka Pemerintah Kabupaten/Kota seyogyanya segera mensosialisasikan kepada desa karena di ketahui bahwa beberapa desa belum memahami tentang BUM Desa sehingga mungkin karena ketidaktahuan itulah desa belum mendirikan BUM Desa.
Pada pasal 87 aya (1) UU N0. 6/2014 tentang Desa dijelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Oleh karena itu BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatanya disamping untuk membantu  penyelenggaraan Pemerintah Desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat  melaksanakan fungsi pelayanan jasa,perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.
Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam sekala desa antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi,dalam hal usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 90 UU N0. 6/2014 mengambarkan bahwa Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan alasan :

  1. Memberikan hibah dan atau akses permodalan
  2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar serta
  3. Memperioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa

Pembentukan BUM Desa seyogyanya tidak bersifat massal dengan orientasi target,proses pembentukan dan pengembangan BUM Desa atau unit usaha memerlukan beberapa persyaratan yaitu :

  1. Proses pembentukan melalui forum musdes yang representatif
  2. Pemilihan unit usahanya harus tepat (bertemunya potensi dan kebutuhan) dan diseleksi atau berdasarkan studi kelayakan usaha.
  3. Kepemimpinan yang komit (mau dan mampu) serta memiliki jiwa kewirausahaan
  4. Memiliki atauran dan ditaati (dilaksanakan)
  5. warga merasa memiliki dan mendukung karena unit usaha yang diselenggarakannya memberikan manfaat
  6. Komitmen dan dukungan yang kuat  dari desa dan supra desa
  7. Memiliki kemitraan dan jaringan yang luas
  8. Di kelola dengan baik (transparan dan akuntabel)

Pada tahap awal BUM Desa dapat menimba pengalaman dengan mengelola unit usaha dengan resiko kecil, misalnya unit usaha pada klasifikasi penting yang kemudian dapat dikembangkan untuk membuat unit usaha lainya.
Mengingat desa kedepan akan mendapatkan kucuran  ADD baik dari APBN maupun APBD (kabupaten) dengan nilai yang cukup signifikan maka seyogyanya desa diberi peluang untuk mengalokasikan sebagian ADD nya untuk permodalan pembentukan maupun pengembangan BUM desa.
UU No.6/2014 tentang Desa pada BAB XI pasal 91 mengamanahkan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pada bagian kesatu kerja sama antar desa pasal 92 disebutkan bahwa Kerjasama antar desa meliput :
Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapaiekonomi yang berdaya saing. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat di bentuk BUMDes yang merupakan milik dua desa atau lebih. Aturan perundangan ini memberikan kesempatan kepada beberapa desa untuk membentuk satu BUMDes (unit usaha) sehingga keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing desa baik berupa permodalan, pengelola yang mumpuni sedikit banyak dapat teratasi.

Tentunya semua ini untuk meningkatkan perekonomian di desa dengan harapan masyarakat tentunya akan meningkat kesejahteraannya sehingga perekonomian di desa semakin kuat menuju pembangunan yang berkelanjutan.

(Dibaca total 301 kali, dibaca 1 kali hari ini)