Pentingnya lingkar belajar bagi aparatur desa untuk membangun kapasitas

KARANGNANGKA- Disahkannya RUU Desa oleh DPR RI pada tanggal 18 Desember 2013 menjadi UU Desa dan kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 secara resmi diundangkan dalam lembaran negara sebagai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan sebuah sejarah dan tonggak bangkitnya kemandirian Desa,ini disebabkan karena dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan dan anggaran kepada Desa sesuai dengan azas Rekognisi (hak asal usul) dan Subsidiaritas 9hak kewenangan berskala lokal) .

Adanya distribusi anggaran yang cukup dalam hal ini sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah yang tentunya tidak sedikit per desa akan menerimanya dengan acuan proposional untuk keseluruhan desa di Indonesia ,merupakan sebuah awal perubahan paradigma Membangun Desa menjadi Gerakan Desa Membangun artinya apa? Bahwa selama ini paradigma membangun desa adalah pola pendekatan top down program yang mengarah pendekatan proyek sehingga desa hanya menjadi obyek pembangunan, desa tidak punya hak dan kewenangan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan di desanya.

Atas adanya desentralisasi anggaran daripemerintah pusat kepada desa membuat perubahan paradigma baru yaitu paradigma Desa Membangun, yang berarti desa yang membangun dirinya sendiri ,desa diberikan kewenangan mengatur pembangunan di desanya sendiri sehingga desa menjadi subyek dan penentu pembangunan,ada sistem botom updalam pola pembangunannya dengan partisipatory dari masyarakat menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Berkaca dari perubahan paradigma diatas aparatur pemerintahan desa juga harus merubah paradigmanya dari obnyek atau pelaksana pembangunan menjadi subyek atau inisiator pembangunan dalam masyarakat di desanya. Dari pelaku pelaksana anggaran atas pelimpahan kewenangan. Dari perubahan kewenangan yang mendasar dan revolusioner ini maka aparatur pemerintah desa harus melakukan upgrade atas kemampuan dirinya untuk dapat meksanakan amanat UU No. 6 tahun 2014 ini bisa berjalan baik sesuai cita-cita Undang-Undang.

Sedangkan pendidkan aparatur pemerintah desa beragam sehingga perlu adanya peningkatan SDM dengan membangun kapasitas untuk membantu meningkatan atau upgrade kemampuan aparatur pemerintah desa baik Kepala Desa, perangkat desa, BPD, masyarakat dan elemn desa lainya agar nantinya mampu mengembang amanat UU No. 6 tersebut.

Gerakan Desa Membangun sebuag gerakan jaringan lingkar belajar telah melakukan berbagai lokakarya ataupun Capacity Building bagi teman-teman aparatur desa dengan mengajarkan tentang bagaimana melakukan tat kelola pemerintahan desa yang baik, membuat perencanaan pembangunan baik Rencana Pembangunan Tahunan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes yang sesuai dengan peraturan perundan-undangan terutama Undang-Undang tentang Desa, pengelolaan keuangan desa, kerja sama antar perdesaan, Musyawarah Desa,Transparasi Anggaran serta Teknologi Informasi Komunikasi sebagai alat pendukung kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat.

Lingkar belajar antar aparatur pemerintahan desa harus terus dilakukan agar dalam pengelolaan keuangan tidak akan menjadikan permasalahan, inilah inisiatif yang diambil oleh desa-desa sehingga pemerintah seharusnya menyuport dari sisi kebijakan mengingat selama ini aparatur pemerinta desa tidak mendapat diklat capacity building kecuali kepala desa yang baru.Kalaupun ada itu hanya sebatas memenuhi kewajiban supra desa, sehingga sudah saatnya desa-desa bisa mandiri dalam meningkatkan kapsitas para perangkat desanya.

(Dibaca total 61 kali, dibaca 1 kali hari ini)