KARANGNANGKA– Sebagai bagian dari mandat reformasi, upaya untuk melakukan pembaharuan desa harus terus dilakukan. Perjalanan panjang mewujudkan desa yang demokratis, mandiri, sejahtera dan mempunyai kewenangan dalam mengatur masyarakatnya kini menemukan momentumnya dengan telah terbitnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang di syahkan pada rapat paripurna DPR  tanggal 18 Desember 2013. Produk perundangan ini merupakan buah hasil kerja dan perjuangan bersama antara DPR, pemerintah, rakyat desa serta para aktivis yang selama ini peduli dan perhatian atas nasib desa. Secara substansi Undang-Undang Desa ini memiliki semangat pembaharuan, orientasi perbaikan serta memperkuat desa sebagai pilar bangsa. Baik dalam bidang sosial,politik maupun ekonomi.

Prinsip penting yang tertuang dalam Undang-Undang Desa adalah menghargai desa sebagai wujud lokal sebagai sendi sosial budaya, menegaskan kedudukan dan kewenangan desa dalam posisinya dengan supra desa, untuk mampu mandiri dalam mengelola sumberdaya yang ada demi mewujudkan kesejahteraan desa, semangat demokratisasi dimana tata pemerintahannya di dorong untuk demokratis, ada chek dan balance sehingga secara bertahap menjadi penyelenggara pemerintahan dan pembengunan yang memenuhi koridor pemerintahan yang baik, mendistribusi sumber daya berupa dana alokasi desa dari APBN ditambah alokasi dana desa (ADD) untuk dimanfaatkan dalam pembangunan desa agar mereka memiliki sumberdaya ekonomi dan keuangan yang memadai. Penataan dan reformasi perencanaan penganggaran pembangunan, dengan maksud agar sistem pembangunan desa makin baik sebagai subyek pembangunan dengan paradigma kesejahteraan yang keberlanjutan, penghargaan pada modal sosial desa dimana pembangunan desa harus memperhatikan nilai-nilai lokal yang positif sebagai sendi pembangunan bangsa. Tantangan penting yang harus diperhatikan adalah meningkatkan kapasitas desa agar mampu menjalankan secara bertahap tapi pasti menuju desa berdaya yakni demokratisai,mandiri dan sejahtera. Memperkuat basis perencanaan desa yang memadai, tidak asal-asalan dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes). Mendorong akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa bebas dari korupsi, dan pemerintah desa harus transparasi. Pembangunan desa harus berubah dengan orientasi pemberdayaan dan emansipasi warga. Pengembangan ekonomi desa perlu menitik beratkan pada produktivitas, pembukaan lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan warga. Itulah pintu pembuka transformasi desa untuk memperkuat kedaulatan warga lokal. Bagaimana masing-masing desa mempersiapkan masyarakatnya dan perangkatnya untuk dapat mengimplementasikan Undang- Undang Desa tersebut terutama dalam hal penganggaran dan pemberdayaan masyarakatnya sehingga nantinya anggaran 10% dari APBN tidak akan menjadikan laknat akan tetapi menjadikan berkah bagi kesejahteraan warga desa. Manfaat Undang-Undang Desa dari uraian diatas juga harus dipahami sehingga jelas arahnya membangun kemandirian desa, jaminan sumberdaya keuangan dari APBN untuk penyelenggaraan pembangunan, mengatasi apatisme warga dan memperkuat partisipasi dalam kebijakan serta penyelenggaraan desa, memperkuat pilar demokrasi desa dan chek and balance sistem pemerintahan dan pembangunan desa, memperbaiki pelayanan publik,penyelenggaraan desa untuk kebutuhan warga yang terakhir merevitalisasi modal sosial desa untuk pemberdayaan lokal. Tentunya ini semua harus mulai ada konsep yang jelas bagi desa- desa sambil menunggu Peraturan Pemerintah kaitanya dengan implementasi UU Desa itu, jangan sampai pada saat desa hanya dapat anggaran sedikit menjadi binggung untuk membangun program yang telah direncanakan dan akan menjadi lebih binggung lagi karena anggaran yang di peroleh begitu besar tapi tidak mempunyai konsep yang jelas untuk apa dana itu sehingga menjadi mala petaka bagi desa yang belum menyiapkan sumberdaya manusianya baik masyarakat maupun perangkat desanya. Kalupun desa-desa sudah siap melaksanakan amanat Undang-Undang Desa yang nantinya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah siap seperti apa yang dimaksud, ini menjadi penting bagi pemerintah desa untuk menyiapkan semua lapisan masyarakatnya agar amanat tersebut benar-benar menjadikan masyarakat desa sejahtera.

(Dibaca total 214 kali, dibaca 1 kali hari ini)