Peserta KTT Hukum Rakyat menyampaikan pandangannya tentang masyarakat hukum adat

Bertempat di Ruang Wisma Soegondo komplek GOR POPKI Kementerian Pemuda dan Olah Raga Cibubur Jakarta Timur perwakilan dari desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng, Selasa 8- 10/10 mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Perkumpulan HuMa).

Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat merupakan konferensi yang secara khusus diadakan bagi para pejuang pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Jayapura, Flores, Aceh, Bengkulu, Jambi, Menado, Nusa Tengara, Sumatera Utara.

KTT ini bernama KTT Hukum Rakyat karena selama ini istilah hukum rakyat biasanya di pakai untuk membedakanya dengan istilah hukum negara. Dalam kontek sekarang istilah hukum rakyat dapat diartikan sebagai hukum kebanyakan orang. Pada masa lampau sebelum organisasi bangsa ada istilah hukum rakyat diartikan dengan kebiasaan atau adat (custom). Ketika itu hukum rakyat lebih diartikan sebagai hukum kaum yang tidak mengenal tulisan dan hukum kaum kelas bawah. Istilah hukum rakyat atau hukum kebiasaan/adat dilawankan dengan istilah hukum raja atau hukum kelas atas. Dimasa kolonialisme dimunculkan istilah lain yaitu hukum kebiasaan (customary law) yang lebih sering disebut sebagai hukum kreasi pemerintah kolonial.

Khusus di Indonesia dipakai istilah sendiri yaitu hukum adat untuk membedakanya dengan hukum kebiasaan karena hukum adat tidak seluruhnya berbentuk kebiasaan.

Terlepas dari munculnya berbagai istilah beserta perkembangan pemaknaanya, berbagai istilah diatas memiliki kesamaan sebagai hukum yang lahir dari rahim rakyat. Makna dibuat rakyat bukan hanya menandakan bahwa hukum-hukum tersebut disepakati oleh elemen-elemen rakyat, istilah-istilah tersebut juga menunjukan proses kelahiran.

Hukum-hukum tersebut tidak dibuat lewat kesepakatan prosedural di mana ada lembaga perwakilan yang ditunjuk untuk membuat hukum melainkan lahir melalui penciptaan kebiasaan yaitu perilaku yang berulang-ulang yang dilakukakan tetap (ajeg). Hanya kebiasaan yang dianggap baik bagi kebanyakan orang yang akan dipertahankan terus, dengan kata lain hanya kebiasaan yang melewati ujian moral dan logika yang dapat bertahan sebagai norma.

Berdasarkan asal-usul dan cara terbentuk tidaklah berlebihan bila istilah hukum rakyat dipakai untuk mewakili berbagai istilah beragam diatas.

Peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir dalam KTT Hukum Rakyat di Jakarta Timur

Dengan begitu istilah hukum rakyat sekaligus dapat diartikan sebagai istilah generik yang mencakup istilah-istilah serupa yang lain. Untuk kasus Indonesia hukum rakyat dapat dipahami sebagai istilah melingkupi hukum adat dan hukum lokal.

Selama periode kolonisasi dan setelah terbentuknya negara bangsa dan dekolonisasi proses pembentukan hukum rakyat mengalami pengaruh kalau tidak mau disebut intervensi dari hukum negara, termasuk juga institusi pasar di dalamnya. Selama kolonisasi dan paska kolonisasi hukum rakyat dianggap sebagai penghalang proyek modernisasi lewat unifikasi. Secara idiologis hukum rakyat juga dianggap sebagai hukum kelas dua yang harus tunduk pada nilai-nilai universal semacam keadilan dan persamaan. Pendek kata selama periode-periode dimaksud hukum rakyat dianggap sebagai penghambat dan karena itu menjadi obyek pembaharuan.

Namun pada periode dekolonisasi hukum rakyat dijadikan sebagai salah satu pembentukan indentitas bersama sekaligus jalan untuk meninggalkan warisan kolonialisme pada rejim pemerintahan yang menekankan faham populisme seperti demokrasi terpimpin masa Soekarno hukum rakyat bahkan menjadi sumber akhir bagi hukum negara untuk mendapatkan legitimasi. Atas alasan demikian pengakuan hukum rakyat dalam konstitusi menjadi lumrah, baik secara eksplisit maupun implisit UUD 1945 (sesudah dan sebelum amandemen) mengakui hukum rakyat dengan cara mengakui otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat yang mengemban hukum rakyat tersebut seperti masyarakat hukum adat tidak hanya sekedar mengakui otonominya, UUD 1945 juga mengakui rakyat sebagai rujukan hukum paling akhir apabila hukum-hukum negara ditolak karena merugikan kebanyakan orang. Hal demikian terjadi lewat mekanisme politik takala rakyat mengganti pemerintahan berkuasa.

Advokasi dan promosi atas hukum rakyat mulai tumbuh bersamaan dengan tidak efektifnya hukum negara salah satunya dalam mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai tawaran untuk sistem hukum yang tidak efektif tersebut para eksponen penganjur hukum rakyat membawakan idiologi baru berupa pengetahuan tradisional suatu keadaan semula yang diidam-idamkan (poin to return). Para eksponen idiologi ini menggali ulang sekaligus merevitalisasi hukum rakyat (adat) dengan melupakan kenyataan bahwa hukum rakyat yang tengah dijalankan oleh masyarakat adalah hukum yang sudah mengalami perubahan dan penyesuaian akibat berinteraksi dengan sisten hukum lain.

Ujian yang lebih serius dan berskala besar terhadap daya laku hukum rakyat pada kelompok yang diaturnya berlangsung sejak reformasi mulai di tahun 1998, termasuk di dalam ujian tersebut adalah bagaimana hukum rakyat memperlakukan orang luar. Cara sistem hukum rakyat menghadapi ujian tersebut memperlihatkan bahwa hukum rakyat yang dimaksud bukanlah norma-norma hasil penggalian dan revitalisasi. Hukum rakyat (adat) yang dimaksud adalah hukum rakyat yang di beri pemahaman-pemahaman baru sebagai hasil negosiasi dan adaptasi.

Keringkirahan sitem hukum rakyat menghadapi ujian-ujian dimaksud tidak berarti bahwa hukum rakyat suatu saat akan musnah atau raib. Ada alasan historik-sosiologis, antropologis dan filosofi yang mendasari keberadaan hukum rakyat.

Hukum rakyat selalu menyertai masyarakat yang mengenal pelapisan sosial serta plural, pemikiran antropologis bahkan memberikan argumentasi yang lebih tegas akan keniscayaan hukum nrakyat dengan dalilnya bahwa menggangap hukum rakyat akan hilang atau tidak ada adalah ilusi karena dalam kenyataannya keteraturan berbasis normatif tidak hanya monopoli hukum negara tapi juga oleh sistem hukum lain. Secara alamiah hukum rakyat akan selalu menguat takala sistem hukum negara dijalankan dengan cara berhukum yang jauh dari ide hukum rakyat, pada negara-negara berkembang seperti Indonesia hukum rakyat merupakan jawaban dari ineffektivitas hukum negara.

Dalam situasi semacam ini hukum rakyat hadir dengan fungsi pokok yaitu menyediakan kerangka bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan bermasyarakat.

Karena di satu sisi keberadaan hukum rakyat memiliki landasan historik, sosiologis dan antropologis namun di sisi lain advokasi dan promosi hukum rakyat sejak dekade 90-an sampai awal 2000-an tidak berhasil membantu hukum rakyat mampu melewati ujian-ujian justru gagal menggali nilai-nilai universal dengan bersikap ekslusif terhadap orang luar, maka saat ini diperlukan cara baru untuk menjelaskan dan mengadvokasi hukum rakyat. Cara baru tersebut harus menjauhi persepsi yang menjadikan hukum rakyat (pengetahuan tradisional) sebagai idiologi, sebagai gantinya pendekatan terhadap hukum rakyat perlu lebih menguatkan perspektif sosiologi dan antropologisnya. Dalam pandangan terakhir ini hukum rakyat adalah hukum yang berproses sehingga menggambarkanya sebagai benda yang berwarna-warni akan lebih valid ketimbang melihatnya sebagai benda satu warna.

Hadir dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat yaitu Ir. H. Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta), Prof. Jimly Asshidiqie, Prof. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D di samping para akademisi hukum dari berbagai wilayah di Indonesia.

(Dibaca total 50 kali, dibaca 1 kali hari ini)