Musyawarah Perempuan

Keterwakilan Perempuan Dalam Musrenbangdes

KARANGNANGKA- Saat ini untuk wilayah kabupaten Banyumas hampir di setiap desa sedang melasakan kegiatan Musrenbangdes sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berlaku tahunan.

Kalau RPJMDes ditetapkan dengan dasar Peraturan Desa sedangkan RKPDes di kuatkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKPDes menjadi acuan menyusun APBDes sebagai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Bertempat di Joglo Wirayuda Desa Karangnangka Sabtu, 12 Januari 2013 telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang telah menghasilkan beberapa usulan. Para peserta Musrenbagdes itu sendiri terdiri dari para ketua RW, RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, keterwakilan perempuan, pemuda, perangkat desa. Sedangkan dari pihak Kecamatan dihadiri oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan( PJOK) Sigit Suyanto,SE.

Dari beberapa usulan Musrenbangdes ternyata masih di dominasi usulan pembangunan fisik seperti pembangunan drainase, aspal jalan, jalan setapak sedangkan untuk usulan tentang perekonomian dan pemberdayaan masih sedikit.

Pada dasarnya Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tiap tahun yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati kegiatan desa lima dan satu tahunan. Dengan demikian sudah sepantasnya RPJMDes, RKPDes, APBdes harus disusun secara partisipatif di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Jangan sampai Musrenbangdes hanya sebagai acara serimoni di karenakan pengambil kebijakan sudah mengeplot usulan yang akan di munculkan tanpa musyawarah lebih dahulu. Karena salah satu dari Musrenbangdes ini baik pembangunan fisik, ekonomi, sosial maupun lainya adalah salah satu solusi bagi masalah pembangunan tetapi kenyataannya masih dijumpai Musrenbangdes tidak mampu menjadi solusi bagi pembangunan ditingkat perdesaan.

Untuk mencapai solusi pembangunan yang tepat dalam Musrenbangdes harus melalui proses yang benar jangan sampai yang penting dalam hal ini adalah musyawarah tidak dilakukakn hanya karena alasan terlalu lama atau sering dilakukakn kegiatan Musrenbangdes ini sehingga tidak usah terlalu lama dalam mengusulkannya.

Untuk itu sudah seharunya Musrenbangdes ada jangka waktu panjang sehingga tiap desa bisa menggali usulan dengan benar dan riil yang ada dilapangan serta partisipatif masyarakat betul-betul dilibatkan tanpa memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu. Musrenbangdes jangan hanya sebatas prosedur birokarasi yang harus di laksanakan dalam perencanaan pembangun akan tetapi semua ini akan menjadi medan rencana dinas teknis untuk memperebutkan anggaran diantara dinas.

Tidak kalah pentinya peran perempuan dalam Musrenbangdes kalau di kalkulasi 30% harus ada keterwakilan perempuanya didalam Perencanaan Pembangunan, tetapi perempuan terkadang masih belum mendapatkan hak di karenakan masih beranggapan bahwa Musrenbangdes adalah merupakan urusan para elit desa.

Untuk itu agar benar-benar roh dari pada Musrenbangdes ada manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sudah selayaknya semua proses dilakukan dengan mekanisme yang sebenarnya dan juga bukan hanya sebagai nilai tawar politik bagi desa oleh supra desa.

(Dibaca total 73 kali, dibaca 1 kali hari ini)