Saat zaman berubah begitu dramatis, komitmen politik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan bentuk pertahanan negara paling efektif.

Salah satu paradigma pembangunan sekarang adalah pemberdayaan masyarakatn desa, untuk itu dalam pengembangan ekonomi desa harus sesuai dengan potensi dan keunggulan kompetitifnya dapat disebut sebagai basis pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemberdayaan ekonomi desa adalah proses di mana pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor lain guna menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang ekonomi dalam wilayah itu.

Diantara persoalan pokok pada pembangunan imasyarakat desa, yakni terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekahasan daerah bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif yang berasal dari desa atau daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pada situasi seperti ini dengan maraknya tuntutan ekonomi daerah belakangan ini di sinyalir akan munculnya peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil di suatu daerah, padahal belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain.

Pembangunan suatu daerah, kebijakan yang diambil mutlak harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah bersangkutan. Disinilah perlu menekankan adanya proses perkembangan ekonomi, sehingga kegiatan produksi yang meningkat, peranya bertambah penting.

Jika demikian halnya dimana peran pemerintah? Dalam Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah ada 4 peran yang diambil pemerintah dalam proses tersebut yang penting yaitu entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator. Untuk itu pilihan yang tersedia bagi pemerintah adalah hadirnya investasi antara teknologi padat modal versus padat karya. Seterusnya kreteria investasi adalah juga alat untuk menentukan apakah suatu proyek fleksibel untuk dilaksanakan atau harus ditunda. Proyek dapat dilaksanakan jika diketahui memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan marginal manfaat dari proyek tersebut yang tentunya tidak akan merugikan bagi masyarakat banyak serta rusaknya lingkungan.

Lahirnya UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah setidaknya memberikan refrensi untuk mereposisi pola pembangunan yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat setelah pembangunan mengunakan dari atas ke bawah terbukti hanya memjadikan masyarakat desa tidak lebih dari obyek dan tumbal keserakahan penguasa dan kroninya.

Tak kalah pentinya saat ini masih dipandang perlu akan suatu akuntabilitas dan reformasi birokarasi, terutama sektor pelayanan publik yang berorientasi pada birokrasi humanistis.

MPR DESA

Demokrasi desa lebih menonjolkan kerukunan atau penghormatan hak komunal dan otonomi. Tahun 1965 pemerintah mengatur desa dengan UU No. 19/1965. Dalam UU itu desa akan ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat III yang diketuai oleh Desapraja sebagai badan eksekutif. Akan tetapi belum sampai UU ini diberlakukan pecahlah G30 S PKI yang meluluh lantakan semua peraturan yang sudah dirancang.

Baru pada tahun 1979 Orde Baru berhasil mengatur desa dengan UU No. 5/1979 Tentang Pemerintah Desa. Dengan UU ini pemerintah mengikat desa lewat Kepala Desa yang merupakan penguasa tunggal di desa, sebab Kepala Desa juga mengepalai LKMD badan eksekutif desa dan Kepala LKMD yang merupakan lembaga legeslatif desa. Masa ini akhir dari demokrasi dan otonomi desa secara yuridis.

Pada tahun 1999 desa dikembalikan pada statusnya sebagai lembaga yang diharapkan demokratis, dan otonomi lewat pasal pasal 93 sampai pasal 111 UU No. 22/1999.

Rupanya dengan UU ini pemerintah akan mengembalikan otonomi dan demokrasi yang merupakan akar sejarah desa-desa di Indonesia. Memang dalam pasal-pasal tersebut belum nampak pengaturan mengawasi Perangkat Desa beserta stafnya dan DPR Desa.

Kalau hanya ada Kepala Desa dan DPR Desa, sedangkan rakyat tidak aktif mengontrol kedua lembaga tersebut, bisa saja Kepala Desa berkonspirasi dengan DPR Desa untuk menindas masyarakat. Untuk mempertahankan kekuasaan itu tetap ditangan rakyat, perlu dipikirkan pembentukan MPR desa yang anggotannya seluruh kepala keluarga desa yang memiliki wewenang mengontrol tindakan Kepala Desa beserta stafnya dan DPR desa.

(Dibaca total 38 kali, dibaca 1 kali hari ini)